peraturan menteri adalah. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ditetapkan pada 31 Maret 2021 oleh Menteri PUPR M. peraturan menteri adalah

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat. 39a. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur sipil negara dalam rangka reformasi birokrasi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 48. penyakit. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan mengatur tata cara uji karakteristik Limbah B3. KSDPK; c. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan,. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 14. Badan Usaha, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral. 2. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan. 6. Pasal 3Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup T. Pasal . -4-BAB II . Pasal2 (1) Dalam rangka penyusunan. 06/2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG. Pekerjaan Konstruksi. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. u. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedomanDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); 6. Kementerian Keuangan; 1. 2. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit adalah seluruh unit organisasi Eselon dan unit organisasi non-Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku UU N o. (29) Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan8. Bagian Kesatu . pada tanggal 2 Januari 2020 . 684 Peraturan Menteri. 8. Pada Undang-Undang23 Tahun 2014Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN. Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 19. 20. 21. Instansi Daerah adalah. menter! keuangan republik indonesia,. Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat; b. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI. 35. E. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yangDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah. Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SURVEYOR KADASTER BERLISENSI. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. Penjaminan Pemerintah. Dana Iuran Peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disebut Dana Iuran Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penetapan status dan tingkatan PRPB serta pemberian fasilitas. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang. 19. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 05/2010 MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien diundangkan Ditjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2017. 6. menter! keuangan republik indonesia . 02/2021 TENTANG. H. Pasal. PERIZINAN . akomodasi sementara; b. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. 13. 05/2022 tentang piloting pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui platform pembayaran pemerintah . 140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan; 11. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha 36. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 25. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu. PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA,. Peraturan Menteri yang sangat beragam menyulitkan pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya. 07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS. c. Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar. 14. 2019, No. Pasal 2 . Dokter Gigi adalah dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KESEHATAN MATRA. Syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ditetapkan pada 31 Maret 2021 oleh Menteri PUPR M. Peraturan Menteri Agraria dan Tata. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308. - 5 - 3. Peraturan Menteri Penda yagunaan Aparatur Negara dan . 26. 12. 4. Direktorat Jenderal adalah unit. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan. Menetapkan : PERATURAN MENTERI . bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 -2- Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. oleh Menteri tanpa melalui proses peradilan, dengan tujuan pembinaan dan/atau penghentian pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang. 26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia. kemnaker. t. Menteri Keuangan Nomor 141/PMK. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 03/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan. Pasal 2 . Peraturan Menteri adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk berdasarkan prosedur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 2 :. Lembaga adalah organisasi non. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 05/2013. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Keberlakuan Peraturan Pemerintah yang Belum Ada Peraturan Pelaksanaannya yang dibuatoleh Muhammad Yasin, S. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurPERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK. 28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya; 13. BAB II PENATAAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Desa Paragraf 1 Umum Pasal 2 Pembentukan Desa diprakarsai oleh:Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PEMBINAAN. 7. mencabut: 1. 12. 2. atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. 05/2011 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi yang ada sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negaraDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;-2-Mengingat : 1. Kementerian Negara Indonesia adalah organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015. BAB I . Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pasal 1 . Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Peraturan. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 48. 05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam melaksanakan penyaluran. 3 Dari data tersebut diketahuiPeraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik. 24. 15. Jalan yang terang adalah kebutuhan setiap orang, meski setiap kendaraan diwajibkan memasang lampu depan sebagai standar keselamatan. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Pasal 2 . 2. DATA. NOMOR . Pasal 2 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum HamilMasa , Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional ini adalah aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan maka kementerian perlu mengatur ketentuan mengenai asesmen nasional. Pejabat. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 3. 15. go. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan. 12. Sifat dari peraturan menteri itu adalah berlaku dalam skala nasional.